Hima Konservasi Alam Warisan Islam

REPUBLIKA.CO.ID. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi dan menjaga alam dan lingkungan. Pada masa kekhalifahan, peradaban Islam di Semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut Hima. Hima merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apapun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebelum ajaran Islam turun, masyarakat Arab juga telah mengenal hima. Para era pra-Islam, hima sering digunakan untuk melindungi suku-suku nomaden tertentu dari musim kemarau yang panjang. Hima yang cenderung subur karena mengandung banyak air dan rumput digunakan sebagi tempat menggembala ternak. Para pemimpin suku-suku nomaden yang cerdik menggunakan  hima untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Murut al-Shafi‘i, seorang ilmuwan Muslim di era keemasan, pada masa pra-Islam, hima digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan terhadap suku-suku lain.

Para sejarawan Muslim di masa kekhalifahan juga kerap mengupas masalah itu. Pada masa pra-Islam,  hima berada di bawah perlindungan dewa suku-suku tertentu. Baik tumbuhan maupun binatang di dalam  hima sangat dilindungi. Sehingga binatang-bintang di dalam hima memiliki hak istimewa yakni berkeliaran sesuka hati, merumput tanpa ada gangguan manusia. Setelah datangnya agama Islam, konsep hima sebagai tempat perlindungan binatang dan tumbuhan tetap dilestarikan. Para khalifah terus menyerukan dan mempraktikkan perlindungan terhadap hima. Pada masa kejayaan Islam, para khalifah kerap mengatakan, setiap spesies binatang memiliki bangsanya sendiri.

Pada masa itu,  menjaga  hima menjadi sebuah kewajiban relijius dibandingkan kewajiban komunitas. Bahkan para ulama juga sering menyerukan pentingnya  hima. Agar sesuai dengan hukum Islam, sebuah hima itu harus memenuhi beberapa syarat yang telah dipraktikkan Nabi dan para khalifah.

Syarat  hima itu antara lain; pertama,  harus berada di bawah perlindungan kekuasaan pemerintah Islam. Kedua,  hima harus dikembangkan sesuai dengan jalan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Ketiga, area yang dijadikan sebagai hima tidak boleh terlalu luas. Keempat, hima harus lebih menguntungkan bagi masyarakat dari pada merugikan masyarakat.

Selain itu, ajaran Islam menegaskan kehadiran sebuah  hima harus memberi  keuntungan lingkungan bagi masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan penjaga  Rabadhah hima. Sang Amirul Mukminin itu berkata, Bukalah tanganmu bagi orang-orang yang membutuhkan, dengarkanlah keluhan orang-orang yang tertindas, biarkanlah para gembala yang hidupnya tergantung kepada unta dan domba masuk ke dalam  hima, dan tinggalkanlah ternak milik Ibn ‘Awf dan Ibn ‘Affan (dua aorang kaya teman Nabi Muhammad).

Mereka memiliki banyak pohon kelapa sawit dan ladang jika ternak mereka membutuhkan makan. Tetapi jika ternak mereka kekurangan makan dan hampir mati, mereka bisa datang padaku. Namun lebih mudah bagiku menyediakan rumput bagi mereka dari pada menyediakan emas dan perak.Umar juga menuturkan, Semua properti milik Allah SWT. Dan semua makhluk di muka bumi ini tiada lain adalah hamba Allah. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan melindungi tanah ini.

Nabi Muhammad  SAW juga pernah membuat  hima al-Naqi   yang terletak di dekat Madinah sebagai tempat kavaleri dan membuat kota Makkah dan Madinah sebagai dua tempat suci yang tidak boleh diganggu gugat keberadaanya. Nabi melarang berburu binatang pada radius empat mil di sekitar kota Madinah. Selain itu, masyarakat juga dilarang merusak tanaman dalam radius 12 mil di sekitar kota tersebut.

Nabi Muhammad dan para kalifah benar-benar keras dalam menerapkan hukum terhadap hima. Dalam ajaran Islam,  hima menjadi tempat yang diharamkan untuk perburuan dan menjadi tempat yang sakral di mana binatang dan tumbuhan yang di dalamnya dilindungi.

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin-Khattab, ada seorang komandan perang bernama  Sa’ad bin Abi Waqqas menemukan seorang budak memotong tumbuhan yang ada di dalam hima. Kemudian Sa’ad bin Abi Waqqas memukul budak tersebut dan mengambil kapak dari tangannya.Lalu wanita yang merupakan saudara si budak mendatangi Khalifah umar dan melaporkan apa yang dilakukan Sa’ad terhadap budak tersebut. Kemudian Umar berkata, Kembalikan kapak dan baju budak tersebut. Semoga Allah SWT mengampunimu.

Sa‘ad menolak dan berkata, Saya tidak akan melanggar apa yang Nabi perintahkan kepada saya. Tetapi jika kamu suka, saya akan mengganti rugi. Kemudian Sa‘ad mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, ”Siapapun yang melihat seseorang memotong pohon di dalam hima, maka dia harus memukul orang yang memotong pohon tersebut dan menyita alat yang digunakan untuk memotong pohon tersebut.

Setelah itu, Khalifah Umar menerapkan hukuman tersebut bagi siapa saja yang merusak pohon di wilayah hima. Di kota Madinah, ketika sahabat Nabi Abu Sa‘id al-Khudri melihat seekor burung berada di tangan beberapa pemuda, dia mengmbil burung tersebut dari tangan pemuda itu dan membebaskan burung tersebut terbag ke alam bebas. Sementara itu, sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari pernah melihat beberapa anak laki-laki mengepung seekor rubah di sebuah sudut kota Madinah. Kemudian dia berkata, ini merupakan tanah yang diharamkan untuk berburu. Sedangkan Abu Hurairah pernah berkata, Jika aku melihat kijang di Madinah, aku tidak akan mengganggu mereka.

Ada beberapa tipe  hima di tanah Arab yang memiliki aturan berbeda dalam melindunginya. Pertama, ada hima yang tak boleh digunakan untuk menggembala ternak . Namun,  memotong pohon di wilayah hima diperbolehkan selama periode tertentu di mana pohon telah tua dan sudah menghasilkan bunga dan buah.Kedua, ada hima yang boleh digunakan untuk menggembala ternak dan memotong pohon diperbolehkan hanya setelah pohon berbunga dan menghasilkan buah. Hal ini membantu pembibitan alami di tanah pada musim berikutnya.

Ketiga, menggembalakan ternak diperbolehkan sepanjang tahun, tetapi jumlah dan tipe binatangnya ditentukan. Selain itu, memotong rumput tetap diperbolehkan. Keempat,  hima sebagai tempat perlindungan lebah-lebah. Sehingga menggembalakan ternak hanya diperbolehkan setelah musim bunga.Kelima, sebagai tempat konservasi hutan, seperti pohon Juniperus procera, Acacias spp., Haloxlon persicum. Memotong pohon hanya diperbolehkan pada saat emergensi. Keenam, konservasi hutan guna mencegah terjadinya pembentukan padang pasir.

Konsep Hima di Era Modern

Zaman telah berubah. Suku-suku nomaden di Semanajung Arab, kini berada di bawah pengawasan pemerintah. Sedangkan binatang ternak berada di peternakan dan mendapatkan makanan dari pabrik dan pemiliknya. Namun negara-negara Arab tetap melestarikan  hima beserta fungsinya hingga sekarang.Berdasarkan sebuah laporan, pada 1950, di Arab Saudi terdapat 3.000 hima. Kini  jumlah hima di negara itu sudah mulai berkurang. Tetapi Arab Saudi banyak membangun tempat-tempat konservasi alam seperti  The National Commission for Wildlife Conservation and Development (NCWCD) yang dibangun pada 1986.

Konsep tempat konservasi alam sebenarnya mengadopsi konsep hima di mana binatang dan tumbuh-tumbuhan di tempat konservasi alam itu dilindungi. Binatangnya tidak boleh diburu dan pohon-pohonnya harus dilestarikan. Sedangkan hima di Suriah memiliki sistem yang memungkinkan binatang besar seperti unta dan kuda diperbolehkan masuk  hima.

Tetapi kambing yang merusak rerumputan dengan makan secara rakus tidak boleh masuk hima. Namun peraturan tersebut sepertinya banyak dilanggar karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.Di Yaman, sistem  hima sangat efektif dan menyebar luas di hampir seluruh wilayah negara tersebut. Namun sejak pertengahan abad ke-20,   hima mulai berkurang jumlahnya karena adanya faktor sosial ekonomi yang kian mendesak. Hal serupa juga terjadi pada hima yang berada di  Yordania.

Hima sebelum abad ke-20 jumlahnya sangat banyak di negara-negara Arab, meskipun akhirnya jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun. Tetapi pada zaman sekarang negara-negara di dunia lebih mengenal konsep konservasi alam yang sebenarnya juga merupakan konsep  hima. Guna melestarikan konservasi alam, masyarakat perlu memiliki pengetahuan luas tentang pentingnya untuk menjaga alam tetap lestari termasuk binatang dan tumbuhan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah di negara-negara di dunia lebih gencar untuk mengkampanyekan program pelestarian alam.

Program pelestarian alam bisa berupa pembentukan agen-agen yang bergerak dalam pelestarian lingkungan, mendidik para siswa sejak dini dan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan alam, membekali masyarakat dengan berbagai macam training untuk melestarikan alam. Namun untuk membangun masyarakat modern yang peduli terhadap lingkungan memang tidak mudah. Semua itu membutuhkan waktu dan pengorbanan. Akibat kurangnya kepedulian umat manusia dalam melestarikan lingkungan hidup, dunia kini mengalami pemanasan global.

Dasar-dasar AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan)

Dewasa ini kesadaran terhadap lingkungan hidup di negara indonesia semakin membaik, walaupun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal ini di butkikan dengan gencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak digembar gemborkan di media massa, salah satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu kawasan. namun ironisnya sampai saat sekarang masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti AMDAL, bahkan AMDAL yang notabene Tata cara penyusunannya telah diatur di dalam (PermenLH no 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL) secara jelas, seringkali penyusunan AMDAL hanya dengan meng-copy paste dari AMDAL yang lainnya
berikut merupakan penjelasan umum mengenai AMDAL menurut PermenLH no 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungandisebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial- budaya dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.
Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:
1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA- ANDAL)
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
5. Dokumen Ringkasan Eksekutif

1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL):
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak- dampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KA- ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL):
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5. Ringkasan Eksekutif:
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

Manfaat AMDAL
AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).

Pihak-pihak yang terlibat didalam proses penyusunan AMDAL

a. Pemerintah:
Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untukmengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b. Pemrakarsa:
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

c. Masyarakat yang berkepentingan:
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.
Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;
•Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups)
•Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Manfaat penyusunan AMDAL

Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk:
• Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas.
• Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.
• Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
• Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.

Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk:
• Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan.
• Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi).
• Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan.
• Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan.
• Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.

Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk:
• Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut.
• Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi.
• Terlibat dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka.

Prosedur penyusunan AMDAL
Prosedur AMDAL terdiri dari:
1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
2. Proses pengumuman
3. Proses pelingkupan (scoping)
4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL
6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Selanjutnya penjelasannya adalah sebagai berikut:

Proses Penapisan:
Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Proses Pengumuman
Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

Proses Pelingkupan
Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan.Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

Proses penyusunan dan penilaian KA-ANDAL:
Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL;
penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

 

Sebagian besar tulisan ini dirangkum dari buku Tanya jawab AMDAL Terbitan KEMENLH 2004.

dampak negatif pembangunan bendungan/dam

photo42

Sesaat saya terhenyak setelah melihat berita dari TV tentang jebolnya tanggu situ gintung yang merenggut korban cukup banyak, ya ALLOH cobaan apa lagi yang engkeu berikan kepada kami. Melalui tulisan ini saya ucapkan rasa belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Sedikit review, danau atau lebih tepatnya waduk situ gintung, waduk situ gintung merupakan salah satu waduk yang dibangun pada 1932 oleh Belanda sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir wilayah selatan jakarta. Kalau kita melihat kebelakang, tentunya system pengendalian banjir tersebut tidak mempertimbangkan jika Jakarta berubah menjadi belantara beton seperti sekarang. Sayangnya tanggul yang telah dibuat tidak dirawat dengan baik, sekali lagi peristiwa ini menunjukkan lemahnya manajemen pemerintah Indonesia. Pemerintah masih saja menjalankan management by accident. Mereka baru bertindak setelah terjadi korban. Ditambah lagi saat suasana kampanye seperti sekarang, isu-isu rakyat (wong cilik), rakyat selalu dijual dan diobral, entah sampai kapan rakyat kecil yang selalu menjadi korban.

Bendungan,dam, tanggul ataupun waduk hakikatnya merupakan usaha manusia untuk merekayasa lingkungan agar dapat mengatasi masalah mereka, salah satunya adalah untuk menanggulangi ketidak tersediaan air. Bendungan dibangun untuk menampung air, dengan tampungan ini diharapkan kelebihan air dimusim hujan dapat disimpan untuk digunakan di musim kemarau yang mempunyai tingkat kebutuhan air relatif tinggi. Bendungan juga bermanfaat untuk melakukan konservasi air, dengan menahan air lebih lama di darat sebelum mengalir kembali ke laut akan memberikan waktu untuk meresap dan memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah. Meskipun nilai manfaat yang besar tersebut, pembangunan bendungan juga menyimpan berbagai potensi permasalahan. Berikut ini beberapa permasalahan sosial dan lingkungan yang berkaitan langsung dengan pembangunan bendungan

  • Pembangunan bendungan terutama dengan kapasitas yang besar menyebabkan punahnya spesies lokal (ikan), hilangnya hutan, lahan basah, dan lahan pertanian.
  • Bendungan telah merubah hidrologi sungai dan ekosistem sekelilingnya secara permanen. Jika ternyata lingkungan sekitar bendungan berubah menjadi tidak sesuai dengan kondisi desain maka ini merupakan masalah besar.
  • Kualitas air akan menurun, akibat adanya bendungan volume air di beberapa sungai menjadi turun sehingga akan menaikkan salinitas air.
  • Dengan adanya bendungan akan berdampak pada terhambatnya aliran nutrient yang dibutuhkan oleh ikan .
  • Bendungan juga menjadi penghalang bagi ikan-ikan untuk melakukan migrasi (bertelur), walaupun telah ditemukan teknologi fish ladder, namun tingkat efektivitasnya masih rendah.
  • Transportasi sediment di sepanjang sungai menjadi terganggu. Ini akan mempengaruhi morfologi dari palung, hilir bantaran sungai dan bahkan deltas pantai, dan pada gilirannya berdampak pada ekosistem di daerah-daerah tersebut. sedimentasi di waduk juga akan mengurangi kapasitas dan bendungan yang ada.
  • Penelitian terakhir menemukan jika bendungan berkontribusi sepermpat dari gas rumah kaca akibat terlepasnya gas methan dari degradasi tumbuhan air di dalam bendungan.
  • (khusus Indonesia) pembangunan bendungan merupakan lahan basah bagi para penguasa korup untuk memperkaya diri sendiri. Tidak heran jika umur bendungan menjadi lebih pendek akibat mutu bahan yang dikorbankan.
  • Pembangunan bendungan memerlukan banyak lahan, jika penggusuran hanya dilakukan atas dasar proyek sesaat maka dapat dibayangkan berapa banyak warga terlantar, kehilangan mata pencaharian dan kehilangan tempat tinggal.

Namun tidak semua bendungan berdampak buruk, banyak success story mengenai pemanfaatan bendungan, namun dari kesemuanya ada satu hal yang harus digaris bawahi, manajemen. Manajemen dari pemerintah yang jelas dan tegas mepertimbangkan skenario terburuk yang bakal terjadi bukan manajemen kebakaran jenggot seperti yang terjadi sekarang.

Credit to:
Republika online.com
www.panda.org (WWF)
www.adb.org