SampahMU…bukan sampahKU

11693903_10206347027008991_1535749616230664040_n

Meributkan Masalah SAMPAH

Kisruh antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belakangan menjadi semakin rumit. Tumpukan sampah di Jakarta terlihat menggunung akibat rombongan truk sampah yang dilarang masuk ke area TPST akhirnya memaksa jajaran polda metro jaya untuk ikut serta memberikan pengawalan dengan senjata lengkap demi alasan perlindungan keamanan. Sayangnya kedua belah pihak yang berseteru hingga saat ini masih saling berkeras melempar tudingan dan juga ancaman satu dengan yang lainnya.
Seperti yang dilansir oleh Tempo, Pemprov DKI melalui gubernur Basuki Thajaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok menuding pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dalam hal ini PT Godang Tua Jaya (PT. GTJ) telah melakukan wanprestasi. PT GTJ dianggap tidak memenuhi perjanjian karena hingga saat ini kinerja pengelola masih belum mencapai target yang disepakati. Ahok juga menyoroti adanya dugaan kongkalikong antara PT. GTJ dan DPRD Bekasi terkait penggunaan dana kompensasi sampah atau yang lebih dikenal dengan tipping fee. Selain itu kenaikan tiping fee yang membuat pemprov DKI harus mengeluarkan anggaran hingga 400 miliar per tahun kepada PT. GTJ semakin membuat Ahok naik pitam. Bahkan Ahok turut mengancam membongkar kecurangan tersebut berdasarkan data dari audit BPK. Laporan audit dari BPK pada tahun 2014 terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang memang mengindikasikan adanya kerugian yang diderita oleh pemprov DKI hingga mencapai hingga 200 miliar. Berbagai alasan tersebut diatas sepertinya yang membuat pemprov DKI berencana memutuskan kontrak secara sepihak dan mengambil alih pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Petikan laporan audit BPK terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tahun 2014. Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik. Sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127.
Sementara itu pihak DPRD Bekasi juga memberikan argumen yang tak kalah valid terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemprov DKI. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyebut, paling tidak ada sembilan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembuangan dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia.

Sumber Infografis CNN Indonesia

Dari pihak PT. GTJ sendiri yang diwakili oleh direktur utama Rekson Sitorus membantah juga membantah tudingan yang dilontarkan ahok tersebut. Pihaknya tidak menerima tipping fee sebesar Rp400 miliar per tahun, tuduhan ahok adalah fitnah bagi PT. GTJ seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Terkait kenaikan tipping fee Rekson mengatakan jika hal tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Pemprov DKI. Didalam kontrak disebutkan jika setiap dua tahun terdapat kenaikan sebesar 8 persen yang disesuaikan dengan laju inflasi.
Saat ini tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI sebesar Rp 123.000 per ton dari awalnya Rp 114.000 per ton. Jika jumlah rata-rata timbulan sampah DKI Jakarta yang diangkut per hari mencapai 6.700 ton. Artinya sejumlah Rp. 824.100.000 harus dibayarkan setiap harinya.
Entah siapa yang benar, bahkan untuk menilai siapa yang berbuat curang pun cukup sulit, karena saya tidak bisa menemukan salinan dokumen kontrak di internet sehingga saya tidak tahu detil poin-poin apa saja yang sebelumnya diatur dan disepakati didalam kontrak kerjasama tersebut. Lagipula kisruh diatas sudah masuk kedalam ranah politik yang jelas berada di luar bidang ilmu saya. Sehingga ulasan saya berikut ini bukanlah sebagai bentuk justifikasi atas argumen-arguman diatas. Saya hanya akan sedikit menambahkan infromasi tentang pengelolaan sampah yang kebetulan masih termasuk kedalam lingkup Teknik Lingkungan.

Wajah Buruk Pengelolaan SAMPAH Di Jakarta?

Sampah di Jakarta adalah permasalahan klasik sama halnya dengan kemacetan dan bajir. Yang lebih parah masalah sampah ditenggarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir musiman di ibu kota, cukup memprihatinkan. Bahkan pada tahun 2012 sampah di Jakarta sempat menjadi sorotan dunia, kala itu BBC mengangkat kisah hidup seorang petugas kebersihan di London Inggris (Wilbur Ramirez) yang “magang” merasakan pengalaman sebagai tukang sampah di Jakarta. Film dokumenter yang berjudul “Toughest Place To Be A Bin Man” tersebut secara jelas menggambarkan bagaimana buruknya pengelolaan sampah di Jakarta dan juga kerasnya kehidupan yang dijalani Imam sebagai tukang sampah. Banyak sekali kritik sosial yang tersaji didalam film seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya perhatian pemerintah, hingga adanya dugaan korupsi dibalik aroma sampah Jakarta.
Sebenarnya Jakarta bukannya hanya diam berpangku tangan, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta (diakses dari website INSWA) diperoleh informasi jika masterplan pengelolaan sampah sudah disusun sejak tahun 1987 (masterplan 1987-2005). Masterplan tersebut masih menggunakan paradigma lama didalam pengelolaan sampah yaitu angkut kumpul dan buang. Dengan metode ini, kebutuhan akan semua sarana pengelolaan sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya timbulan sampah, sementara itu volume timbulan sampah terus meningkat dengan jumlah penduduk Jakarta yang semakin bertambah. hal tersebut menjadi salah satu kelemahan didalam mengelola sampah menggunakan metode konvensional, keberlangsungan pengelolaan sampah akan sangat tergantung terhadap tersedianya sarana dan jumlah pekerja pengangkut sampah (lihat gambar kebutuhan sarana angkutan sampah). Belum lagi daya tampung Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang terus berkurang akibat tidak adanya usaha pengurangan sampah di sumber.

Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Paradigma lama) (sumber SNI 19-2454-2002)

Sayangnya masterplan 1987-2005 tidak berjalan dengan sukses, beberapa poin penting yang terindikasi dari lambatnya realisasi masterplan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:
  1. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, yang menjadi fokus adalah: kurangnya koordinasi antar lembaga seperti wewenang pengelolaan sampah yang masih tumpang tindih, peraturan yang belum saling mendukung hingga ranah teknis dan operasional sampai dengan penegakan hukum yang lemah terhadap para pembuang sampah ilegal.
  2. Aspek pendanaan juga ikut andil besar, dikarenakan target retribusi pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh pemprov DKI masih jauh dibawah target. Disini terlihat jelas jika biaya pengelolaan sampah (operasional dan perawatan infrastruktur) saja tidak bisa tercukupi dari biaya retrribusi yang membuat pemprov DKI terus merugi.
  3. Awalnya dua TPA direncanakan untuk dibangun yang memegang fungsi vital dalam infrastruktur persampahan yaitu: (1) TPA Bekasi (Bantargebang, yang melayani wilayah Jakarta Utara, Jaarta Pusat dan Jakarta Timur); dan (2) TPA Tangerang (Ciangir, yang akan melayani wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan). Namun pada pelaksanaanya hanya TPA Bantargebang saja yang terbangun, Pemerintah Kota Tangerang mengubah zona peruntukan TPA Ciangir menjadi area perumahan yang memaksa pemprov DKI hanya bergantung kepada Bantargebang. Sementara itu Master plan 1987 juga merencanakan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagai penyambung dan fungsi back up terhadap TPA. Namun realisasinya hanya dua SPA saja yang terbangun di Cakung dan Sunter dari 13 SPA yang direncanakan.
  4. Penolakan pembangunan TPA dan SPA oleh masyarakat, sikap hidup bersih dan tingkat kepedulian (partisipasi masyarakat) terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah di masyarakat semakin membuat target realisasi masterplan pengelolaan sampah susah untuk dicapai.

Analisa Kebutuhan Sarana Angkutan Sampah tahun 2005 (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Dengan berbagai pertimbangan dan pengembangan akhirnya kaji ulang terhadap master plan 1987-2005 menghasilkan master plan development (2005-2015). Master plan ini dirancang dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta keinginan dari pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergantung kepada pemerintah daerah lain. Selain itu munculnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah (pengelolaan sampah dimulai sejak dari sumber) menggantikan paradigma sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalah sampah di Jakarta yang padat tenaga dan juga biaya.

Perubahan paradigma didalam pengelolaan sampah (sumber: http://wasteadvantagemag.com/)

Dalam pola baru tersebut sampah yang dihasilkan di wilayah Jakarta akan terlebih dahulu diolah menggunakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memanfaatkan sampah menjadi sumberdaya yang lebih berguna (energi biogas, kompos dan produk daur ulang lain). Proses ini akan dilakukan di Intermediate treatment facilities (ITF) untuk setiap area pelayanan yang telah ditentukan. Proses pengelolaan sampah di ITF diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang akan dibuang menuju TPST.

Pola baru pengelolaan sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Pemilihan teknol0gi didalam ITF bukannya tanpa perhitungan teknis, karakteristik sampah yang dihasilkan di Jakarta sebagian besar adalah sampah organik (60%) dari aktivitas rumah tangga (lihat gambar timbulan dan komposisi sampah). Secara mudah sampah organik dapat diartikan sebagai sampah yang dapat cepat membusuk. Teknologi komposting memanfaatkan sampah organik dapat mengubah bentuk sampah menjadi lebih berguna yaitu kompos, dengan sedikit sentuhan teknologi yang lebih advance kompos tersebut bisa saja dijadikan pupuk organis dengan kualitas yang lebih bagus. Sementara waste to energy memanfaatkan aktivitas bakteri dekomposer yang dapat menghasilkan bio-gas (dengan kandungan gas metana/CH4) sebagai energi alternatif. Sampah organik yang sudah dalam kondisi kering juga lebih mudah untuk dibakar, jika dipilih teknologi inceneration (pembakaran menggunakan suhu tinggi, diatas 500°C), maka panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan uap selanjutnya menggerakkan generator hingga menghasilkan energi listrik.

Sumber timbulan dan karakteristik sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Jika pola tersebut dikombinasikan dengan pengelola sampah di sektor informal seperti bank sampah, pemulung dan pengepul yang sudah terlebih dahulu menerapkan konsep reduksi sampah di sumber maka sebenarnya Jakarta sudah berada pada jalur yang tepat. Mari kita bandingkan jika Jakarta tidak segera merealisasikan konsep diatas. Kapasitas TPA Bantargebang akan segera terlampaui sementara tidak ada daerah tetangga yang mau menerima sampah, lalu sampah Jakarta akan dibuang kemana? Sayangnya tahun 2015 sudah hampir berakhir namun pada kenyataaanya realisasi masterplan belum juga menggembirakan. Pertanyaan besar yang menuntut segenap pemangku kebijakan untuk bersama mendukung rencana tersebut, tanpa adanya political will bisa dipastikan jika rencana ini GAGAL.

Bukan SAMPAH Ku

Jika kita merasa terhibur dengan pentas perang mulut antara Ahok dan para Anggota DPRD Bekasi yang terhormat mungkin saja ada yang salah pada diri kita sebagai warga negara….ah itu kan bukan gubernur ku, bukan pilihan ku, lagian itu kan cuma sampah, bukan sampah ku juga…itu masalah mu sendiri.
Sampah memang selalu kita anggap sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi, tidak heran jika kita sering lupa bahwa kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Meskipun tidak semua warga Jakarta tidak peduli sampah, ada sebagian warga yang sudah peka akan tanggung jawab dengan melakukan pengelolaan sampah bersama komunitas-komunitasnya. Memanfaatkan sampah sebagai produk kreatif, melakukan pemilahan dan mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya.

Potret sampah yang kita anggap tidak berguna

Namun kehidupan kota Jakarta yang super sibuk membuat mereka masih beranggapan jika tanggung jawab terhadap sampah sudah selesai sampai kita membuang sampah di tong sampah. Yang terpenting adalah rumah kita halaman kita bebas sampah, tidak perduli dengan rumah orang lain. Benarkah demikian?. Sikap tersebut dikenal juga dengan NIMBY sydrome. Yang merupakan akronim dari Not In My Back Yard. Mereka tahu jika sampah itu buruk, mereka sadar jika rumah/lingkungan mereka harus bebas sampah. Namun mereka tidak perduli terhadap pengurangan sampah. Bagi mereka cukuplah dengan membayar agar sampah mereka bisa dibuang sampah entah kemana. Sementara, sampah terus timbul akibat dari kegiatan sehari-hari nyaris tanpa terkendali.
Padahal sudah sangat jelas jika perundangan di Indonesia telah mengatur masalah sampah tersebut, perhatikan petikan Undang-undang berikut:
Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (Pasal 12 Ayat satu, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Memang kita tidak boleh terlalu menuntut agar semua warga Jakarta dengan cepat untuk paham bagaimana mengelola sampah. Tantangan yang cukup besar untuk memahamkan masyarakat didalam menangani sampah sejak dari rumah. Memisahkan jenis sampah sampah organik dan non-organik misalnya. Larangan membuang sampah di sungai, hingga pengelolaan sampah di tingkat RT dan RW masih banyak terdapat ruang yang bisa kita lakukan perbaikan.
Kembali ke permasalahan diawal, jika sebagian warga Bekasi menolak menerima sampah dari Jakarta, jika semua daerah tetangga Jakarta ikut menolak lokasinya dijadikan TPST. Sementara warga Jakarta dengan angkuhnya ikut menolak berbagi dengan tetangganya, menolak warga bekasi untuk bekerja di Jakarta. Itu semua hanyalah bentuk arogansi, terkait masalah sampah hal tersebut adalah contoh dari perilaku NIMBY. Sungguh hal tersebut tak lebih hanya akan menjadi debat kusir yang tak kunjung selesai.

Ancaman bagi yang membuang sampah

Konfilk Ahok dan DPRD Bekasi terkait masalah sampah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Masing-masih pihak harus membuka diri untuk duduk bersama, merumuskan kembali perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Pemprov DKI harus mau memberikan kompensasi bagi Bekasi karena memang didalam UU No.18 Tahun 2008 terdapat pasal yang menyebutkan jika setiap orang berhak:
mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (Pasal 11 Ayat satu poin d, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Namun Pengelola TPST dan DPRD Bekasi dalam hal ini juga harus fair, buka saja hitung-hitungan tipping fee, kalau ternyata pemprov Jakarta harus membayar lebih banyak kenapa tidak diminta? Sekali lagi kalau bersih kenapa harus risih?. Kita harus ingat jika Jakarta itu Ibu kota negara, buruk wajah ibu kota buruk juga wajah negara…lalu masalah sampah Ibu kota masalah kita juga bukan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *