Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah

Budaya mengelola sampah.

Memilah sampah seperti yang terlihat dalam video diatas memang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di seluruh Jepang. Saking konsen nya pemerintah Jepang terhadap masalah tersebut, bahkan buku paduan lengkap bagaimana mengelola (memilah dan membuang) sampah sudah diberikan kepada para pendatang saat pertamakali mereka sampai di kantor pemerintahan untuk keperluan izin tinggal. Tidak hanya itu, dasar-dasar kebersihan lingkungan termasuk mengelola sampah sangat intens diajarkan dan dipraktekkan di semua level pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar. Dengan kata lain mengelola sampah sudah menjadi budaya di negara samurai tersebut.

Sehingga menjadi sangat tidak sepadan jika kita membandingkannya dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Berbagai permasalahan sampah mulai dari: minimnya infrastruktur, kebijakan dan aturan pada tingkat daerah yang masih belum detil, hingga pada perilaku sebagian besar masyarakat indonesia yang jauh dari rasa peduli terhadap sampah menjadi pekerjaan besar yang masih menunggu untuk dapat ditangani dengan baik.

Yang menarik untuk dicermati ternyata rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dibalik kegagalan pengelolaan sampah di berbagai tempat. Faktor tersebut bahkan masih lebih berpengaruh dibandingkan dengan minimnya infrastruktur pendukung. Tidak mengherankan mengingat pengelolaan sampah diartikan sebagai suatu proses yang menyeluruh, bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut berpartisipasi secara aktif didalam mengelola sampahnya sebagaimana termaktub didalam Undang-undang pengelolaan sampah.

Namun dalam suatu kesempatan tatap muka dengan ahli persampahan Indonesia, Guru besar ITB Professor Enri Damanhuri beliau mengatakan jika kita tidak boleh terlalu merasa inferior dibandingkan dengan negara maju dalam hal pengelolaan sampah. Tiga puluh tahun yang lalu bahkan Jepang belum bisa mengelola sampahnya dengan baik, Prancis yang terkenal dengan Eifelnya pun sangat jorok di sudut-sudut kotanya. Kuncinya ada pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat didalam memandang sampah sebagai seusatu yang masih berguna, menjadi suatu hal yang harus dikelola sebagai tanggung jawab bersama.

Mengacu pada permasalahan diatas, maka saat ini pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan kampanye pengelolaan sampah dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Ridwan Kamil, Walikota Bandung sudah menginisiasi terbentuknya gerakan pungut sampah di Bandung yang dikemas menarik disesuaikan dengan trend anak muda kekinian. Semakin banyak muncul bank sampah hingga desa wisata lingkungan yang menonjolkan semangat kemandirian dan gotong- royong didalam mengelola sampah menjadi bahan yang lebih bernilai. Meskipun masih dalam skala terbatas, namun gerakan-gerakan tersebut dirasa cukup memelihara rasa optimisme kita akan pengelolaan sampah Indonesia di masa mendatang.

Fatwa MUI.

Optimisme itu bahkan semakin membara ketika MUI secara resmi mengelurakan fatwa ternomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ketentuan hukum didalam fatwa tersebut secara tegas menyebutkan jika:

  1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
  2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
  3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
  4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Secara lengkap terkait isi fatwa MUI tersebut sebagaimana terlihat pada dokumen berikut (klik untuk membuka jendela baru atau menyimpan dokumen): .

Secara singkat dengan munculnya fatwa MUI tersebut maka setiap orang yang membuang sampah sembarangan bukan hanya terancam sanksi pidana di dunia, namun bagi warga indonesia yang beragama Islam juga terancam mendapatkan siksa di akhirat karena telah melakukan sesuatu yang diharamkan (naudzubillah).

Spanduk larangan membuang sampah (doa agar dicabut nyawanya!)

Dengan proporsi lebih dari 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka idealnya fatwa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di masa mendatang. Adanya aturan yang muncul dari aspek keagamaan tentu akan membuat umat Islam berpikir hingga ratusan kali untuk melanggarnya. Karena mematuhi segala aturan yang diperintahkan Allah, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang adalah esensi dari ketakwaan didalam Islam itu sendiri. MUI sebagai representasi para ulama dan juga cendekiawan muslim melalui fatwa-fatwa terhadap masalah islam kontemporer sudah barang tentu juga menjadi rujukan di dalam kehidupan beragama.

Meskipun kita tidak bisa menutup mata jika mengaitkan kuantitas Islam di Indonesia dengan kenyataan berbagai rentetan permasalahan bangsa yang sangat jauh dengan nilai-nilai Islam. Bisa jadi Islam kita tidak lebih dari sekedar simbol, ibadah kita hanyalah sekedar penggugur kewajiban tanpa meresapi dan mengerti esensi dari ibadah itu sendiri. Sungguh ironi jika kita badingkan dengan negara Jepang yang jelas-jelas “kafir” tidak beragama namun disisi lain malah menunjukkan keteraturan didalam tatanan kehidupan mereka. Jika Jepang terlihat lebih Islami maka jelas ada yang salah dalam cara berislam kita. Namun tulisan ini bukan bermaksud untuk menilai bagaimanakah keislaman kita, apa yang salah sehingga kita hanya terlihat sebagai pribadi yang soleh secara individual namun jauh dari kesalehan lingkungan (sosial). Kemballi kepada diri kita masing-masing, mari kita sama-sama berkaca.

Semoga informasi terkait fatwa MUI didalam hal pengelolaan sampah diatas bisa kita aplikasikan kedalam kehidupan kita masing-masing.  Jika dirasa masih sulit untuk merubah dalam skala besar maka kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh AA Gym, yaitu prinsip 3M. Mulai dari diri sendiri, Mulai dari hal yang kecil, dan Mulai dari sekarang untuk mengelola sampah kita. Mulailah untuk mengelola sampah kita dari rumah kita sendiri se “mampu” kita. Jika kita mampu memisahkan sampah plastik dan organik maka itu sudah akan membantu proses pengolahan selanjutnya. Jika kita mampu mengolah sampah organik menjadi kompos tentu akan lebih baik lagi. Jika kita belum mampu? maka cukuplah dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Percayalah jika kita benar-benar melaksanakan ini maka Insha allah mengelola sampah akan memuat lingkungan menjadi lebih sehat, terlebih lagi tentu akan bernilai ibadah.

Baca juga fatwa MUI lain tentang daur ulang air di sini

SampahMU…bukan sampahKU

Meributkan Masalah SAMPAH

Kisruh antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belakangan menjadi semakin rumit. Tumpukan sampah di Jakarta terlihat menggunung akibat rombongan truk sampah yang dilarang masuk ke area TPST akhirnya memaksa jajaran polda metro jaya untuk ikut serta memberikan pengawalan dengan senjata lengkap demi alasan perlindungan keamanan. Sayangnya kedua belah pihak yang berseteru hingga saat ini masih saling berkeras melempar tudingan dan juga ancaman satu dengan yang lainnya.
Seperti yang dilansir oleh Tempo, Pemprov DKI melalui gubernur Basuki Thajaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok menuding pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dalam hal ini PT Godang Tua Jaya (PT. GTJ) telah melakukan wanprestasi. PT GTJ dianggap tidak memenuhi perjanjian karena hingga saat ini kinerja pengelola masih belum mencapai target yang disepakati. Ahok juga menyoroti adanya dugaan kongkalikong antara PT. GTJ dan DPRD Bekasi terkait penggunaan dana kompensasi sampah atau yang lebih dikenal dengan tipping fee. Selain itu kenaikan tiping fee yang membuat pemprov DKI harus mengeluarkan anggaran hingga 400 miliar per tahun kepada PT. GTJ semakin membuat Ahok naik pitam. Bahkan Ahok turut mengancam membongkar kecurangan tersebut berdasarkan data dari audit BPK. Laporan audit dari BPK pada tahun 2014 terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang memang mengindikasikan adanya kerugian yang diderita oleh pemprov DKI hingga mencapai hingga 200 miliar. Berbagai alasan tersebut diatas sepertinya yang membuat pemprov DKI berencana memutuskan kontrak secara sepihak dan mengambil alih pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Petikan laporan audit BPK terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tahun 2014. Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik. Sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127.
Sementara itu pihak DPRD Bekasi juga memberikan argumen yang tak kalah valid terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemprov DKI. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyebut, paling tidak ada sembilan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembuangan dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia.
Sumber Infografis CNN Indonesia
Dari pihak PT. GTJ sendiri yang diwakili oleh direktur utama Rekson Sitorus membantah juga membantah tudingan yang dilontarkan ahok tersebut. Pihaknya tidak menerima tipping fee sebesar Rp400 miliar per tahun, tuduhan ahok adalah fitnah bagi PT. GTJ seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Terkait kenaikan tipping fee Rekson mengatakan jika hal tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Pemprov DKI. Didalam kontrak disebutkan jika setiap dua tahun terdapat kenaikan sebesar 8 persen yang disesuaikan dengan laju inflasi.
Saat ini tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI sebesar Rp 123.000 per ton dari awalnya Rp 114.000 per ton. Jika jumlah rata-rata timbulan sampah DKI Jakarta yang diangkut per hari mencapai 6.700 ton. Artinya sejumlah Rp. 824.100.000 harus dibayarkan setiap harinya.
Entah siapa yang benar, bahkan untuk menilai siapa yang berbuat curang pun cukup sulit, karena saya tidak bisa menemukan salinan dokumen kontrak di internet sehingga saya tidak tahu detil poin-poin apa saja yang sebelumnya diatur dan disepakati didalam kontrak kerjasama tersebut. Lagipula kisruh diatas sudah masuk kedalam ranah politik yang jelas berada di luar bidang ilmu saya. Sehingga ulasan saya berikut ini bukanlah sebagai bentuk justifikasi atas argumen-arguman diatas. Saya hanya akan sedikit menambahkan infromasi tentang pengelolaan sampah yang kebetulan masih termasuk kedalam lingkup Teknik Lingkungan.

Wajah Buruk Pengelolaan SAMPAH Di Jakarta?

Sampah di Jakarta adalah permasalahan klasik sama halnya dengan kemacetan dan bajir. Yang lebih parah masalah sampah ditenggarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir musiman di ibu kota, cukup memprihatinkan. Bahkan pada tahun 2012 sampah di Jakarta sempat menjadi sorotan dunia, kala itu BBC mengangkat kisah hidup seorang petugas kebersihan di London Inggris (Wilbur Ramirez) yang “magang” merasakan pengalaman sebagai tukang sampah di Jakarta. Film dokumenter yang berjudul “Toughest Place To Be A Bin Man” tersebut secara jelas menggambarkan bagaimana buruknya pengelolaan sampah di Jakarta dan juga kerasnya kehidupan yang dijalani Imam sebagai tukang sampah. Banyak sekali kritik sosial yang tersaji didalam film seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya perhatian pemerintah, hingga adanya dugaan korupsi dibalik aroma sampah Jakarta.
Sebenarnya Jakarta bukannya hanya diam berpangku tangan, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta (diakses dari website INSWA) diperoleh informasi jika masterplan pengelolaan sampah sudah disusun sejak tahun 1987 (masterplan 1987-2005). Masterplan tersebut masih menggunakan paradigma lama didalam pengelolaan sampah yaitu angkut kumpul dan buang. Dengan metode ini, kebutuhan akan semua sarana pengelolaan sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya timbulan sampah, sementara itu volume timbulan sampah terus meningkat dengan jumlah penduduk Jakarta yang semakin bertambah. hal tersebut menjadi salah satu kelemahan didalam mengelola sampah menggunakan metode konvensional, keberlangsungan pengelolaan sampah akan sangat tergantung terhadap tersedianya sarana dan jumlah pekerja pengangkut sampah (lihat gambar kebutuhan sarana angkutan sampah). Belum lagi daya tampung Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang terus berkurang akibat tidak adanya usaha pengurangan sampah di sumber.
Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Paradigma lama) (sumber SNI 19-2454-2002)
Sayangnya masterplan 1987-2005 tidak berjalan dengan sukses, beberapa poin penting yang terindikasi dari lambatnya realisasi masterplan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:
  1. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, yang menjadi fokus adalah: kurangnya koordinasi antar lembaga seperti wewenang pengelolaan sampah yang masih tumpang tindih, peraturan yang belum saling mendukung hingga ranah teknis dan operasional sampai dengan penegakan hukum yang lemah terhadap para pembuang sampah ilegal.
  2. Aspek pendanaan juga ikut andil besar, dikarenakan target retribusi pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh pemprov DKI masih jauh dibawah target. Disini terlihat jelas jika biaya pengelolaan sampah (operasional dan perawatan infrastruktur) saja tidak bisa tercukupi dari biaya retrribusi yang membuat pemprov DKI terus merugi.
  3. Awalnya dua TPA direncanakan untuk dibangun yang memegang fungsi vital dalam infrastruktur persampahan yaitu: (1) TPA Bekasi (Bantargebang, yang melayani wilayah Jakarta Utara, Jaarta Pusat dan Jakarta Timur); dan (2) TPA Tangerang (Ciangir, yang akan melayani wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan). Namun pada pelaksanaanya hanya TPA Bantargebang saja yang terbangun, Pemerintah Kota Tangerang mengubah zona peruntukan TPA Ciangir menjadi area perumahan yang memaksa pemprov DKI hanya bergantung kepada Bantargebang. Sementara itu Master plan 1987 juga merencanakan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagai penyambung dan fungsi back up terhadap TPA. Namun realisasinya hanya dua SPA saja yang terbangun di Cakung dan Sunter dari 13 SPA yang direncanakan.
  4. Penolakan pembangunan TPA dan SPA oleh masyarakat, sikap hidup bersih dan tingkat kepedulian (partisipasi masyarakat) terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah di masyarakat semakin membuat target realisasi masterplan pengelolaan sampah susah untuk dicapai.
Analisa Kebutuhan Sarana Angkutan Sampah tahun 2005 (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)
Dengan berbagai pertimbangan dan pengembangan akhirnya kaji ulang terhadap master plan 1987-2005 menghasilkan master plan development (2005-2015). Master plan ini dirancang dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta keinginan dari pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergantung kepada pemerintah daerah lain. Selain itu munculnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah (pengelolaan sampah dimulai sejak dari sumber) menggantikan paradigma sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalah sampah di Jakarta yang padat tenaga dan juga biaya.
Perubahan paradigma didalam pengelolaan sampah (sumber: http://wasteadvantagemag.com/)
Dalam pola baru tersebut sampah yang dihasilkan di wilayah Jakarta akan terlebih dahulu diolah menggunakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memanfaatkan sampah menjadi sumberdaya yang lebih berguna (energi biogas, kompos dan produk daur ulang lain). Proses ini akan dilakukan di Intermediate treatment facilities (ITF) untuk setiap area pelayanan yang telah ditentukan. Proses pengelolaan sampah di ITF diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang akan dibuang menuju TPST.
Pola baru pengelolaan sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)
Pemilihan teknol0gi didalam ITF bukannya tanpa perhitungan teknis, karakteristik sampah yang dihasilkan di Jakarta sebagian besar adalah sampah organik (60%) dari aktivitas rumah tangga (lihat gambar timbulan dan komposisi sampah). Secara mudah sampah organik dapat diartikan sebagai sampah yang dapat cepat membusuk. Teknologi komposting memanfaatkan sampah organik dapat mengubah bentuk sampah menjadi lebih berguna yaitu kompos, dengan sedikit sentuhan teknologi yang lebih advance kompos tersebut bisa saja dijadikan pupuk organis dengan kualitas yang lebih bagus. Sementara waste to energy memanfaatkan aktivitas bakteri dekomposer yang dapat menghasilkan bio-gas (dengan kandungan gas metana/CH4) sebagai energi alternatif. Sampah organik yang sudah dalam kondisi kering juga lebih mudah untuk dibakar, jika dipilih teknologi inceneration (pembakaran menggunakan suhu tinggi, diatas 500°C), maka panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan uap selanjutnya menggerakkan generator hingga menghasilkan energi listrik.
Sumber timbulan dan karakteristik sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)
Jika pola tersebut dikombinasikan dengan pengelola sampah di sektor informal seperti bank sampah, pemulung dan pengepul yang sudah terlebih dahulu menerapkan konsep reduksi sampah di sumber maka sebenarnya Jakarta sudah berada pada jalur yang tepat. Mari kita bandingkan jika Jakarta tidak segera merealisasikan konsep diatas. Kapasitas TPA Bantargebang akan segera terlampaui sementara tidak ada daerah tetangga yang mau menerima sampah, lalu sampah Jakarta akan dibuang kemana? Sayangnya tahun 2015 sudah hampir berakhir namun pada kenyataaanya realisasi masterplan belum juga menggembirakan. Pertanyaan besar yang menuntut segenap pemangku kebijakan untuk bersama mendukung rencana tersebut, tanpa adanya political will bisa dipastikan jika rencana ini GAGAL.

Bukan SAMPAH Ku

Jika kita merasa terhibur dengan pentas perang mulut antara Ahok dan para Anggota DPRD Bekasi yang terhormat mungkin saja ada yang salah pada diri kita sebagai warga negara….ah itu kan bukan gubernur ku, bukan pilihan ku, lagian itu kan cuma sampah, bukan sampah ku juga…itu masalah mu sendiri.
Sampah memang selalu kita anggap sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi, tidak heran jika kita sering lupa bahwa kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Meskipun tidak semua warga Jakarta tidak peduli sampah, ada sebagian warga yang sudah peka akan tanggung jawab dengan melakukan pengelolaan sampah bersama komunitas-komunitasnya. Memanfaatkan sampah sebagai produk kreatif, melakukan pemilahan dan mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya.
Potret sampah yang kita anggap tidak berguna
Namun kehidupan kota Jakarta yang super sibuk membuat mereka masih beranggapan jika tanggung jawab terhadap sampah sudah selesai sampai kita membuang sampah di tong sampah. Yang terpenting adalah rumah kita halaman kita bebas sampah, tidak perduli dengan rumah orang lain. Benarkah demikian?. Sikap tersebut dikenal juga dengan NIMBY sydrome. Yang merupakan akronim dari Not In My Back Yard. Mereka tahu jika sampah itu buruk, mereka sadar jika rumah/lingkungan mereka harus bebas sampah. Namun mereka tidak perduli terhadap pengurangan sampah. Bagi mereka cukuplah dengan membayar agar sampah mereka bisa dibuang sampah entah kemana. Sementara, sampah terus timbul akibat dari kegiatan sehari-hari nyaris tanpa terkendali.
Padahal sudah sangat jelas jika perundangan di Indonesia telah mengatur masalah sampah tersebut, perhatikan petikan Undang-undang berikut:
Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (Pasal 12 Ayat satu, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Memang kita tidak boleh terlalu menuntut agar semua warga Jakarta dengan cepat untuk paham bagaimana mengelola sampah. Tantangan yang cukup besar untuk memahamkan masyarakat didalam menangani sampah sejak dari rumah. Memisahkan jenis sampah sampah organik dan non-organik misalnya. Larangan membuang sampah di sungai, hingga pengelolaan sampah di tingkat RT dan RW masih banyak terdapat ruang yang bisa kita lakukan perbaikan.
Kembali ke permasalahan diawal, jika sebagian warga Bekasi menolak menerima sampah dari Jakarta, jika semua daerah tetangga Jakarta ikut menolak lokasinya dijadikan TPST. Sementara warga Jakarta dengan angkuhnya ikut menolak berbagi dengan tetangganya, menolak warga bekasi untuk bekerja di Jakarta. Itu semua hanyalah bentuk arogansi, terkait masalah sampah hal tersebut adalah contoh dari perilaku NIMBY. Sungguh hal tersebut tak lebih hanya akan menjadi debat kusir yang tak kunjung selesai.
Ancaman bagi yang membuang sampah
Konfilk Ahok dan DPRD Bekasi terkait masalah sampah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Masing-masih pihak harus membuka diri untuk duduk bersama, merumuskan kembali perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Pemprov DKI harus mau memberikan kompensasi bagi Bekasi karena memang didalam UU No.18 Tahun 2008 terdapat pasal yang menyebutkan jika setiap orang berhak:
mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (Pasal 11 Ayat satu poin d, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Namun Pengelola TPST dan DPRD Bekasi dalam hal ini juga harus fair, buka saja hitung-hitungan tipping fee, kalau ternyata pemprov Jakarta harus membayar lebih banyak kenapa tidak diminta? Sekali lagi kalau bersih kenapa harus risih?. Kita harus ingat jika Jakarta itu Ibu kota negara, buruk wajah ibu kota buruk juga wajah negara…lalu masalah sampah Ibu kota masalah kita juga bukan?

dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat sampah

Sampah merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia sehari-hari. Jumlah sampah yang semakin besar memerlukan pengelolaan yang harus dilakukan  secara bertanggung jawab.Selama tahapan penanganan sampah banyak kegiatan dan fasilitas yang bila tidak dilakukan / disediakan dengan benar akan menimbulkan dampak yang berpotensi mengganggu lingkungan.

berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan akibat masalah sampah, semoga bermanfaat.

1. Perkembangan vektor penyakit

Wadah sampah merupakan tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor penyakit terutama lalat dan tikus. Hal ini disebabkan dalam wadah sampah tersedia sisa makanan dalam jumlah yang besar. Tempat Penampungan Sementara / Container juga merupakan tempat berkembangnya vektor tersebut karena alasan yang sama. Sudah barang tentu akan menurunkan kualitas kesehatan lingkungan sekitarnya.

Vektor penyakit terutama lalat sangat potensial berkembangbiak di lokasi TPA. Hal ini terutama disebabkan oleh frekwensi penutupan sampah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan sehingga siklus hidup lalat dari telur menjadi larva telah berlangsung sebelum penutupan dilaksanakan. Gangguan akibat lalat umumnya dapat ditemui sampai radius 1-2 km dari lokasi TPA

2. Pencemaran Udara

Sampah yang menumpuk dan  tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti permukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan terutama bila terjadi penundaan proses pengangkutan sehingga menyebabkan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul sangat potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

Sarana pengangkutan yang tidak tertutup dengan baik juga sangat berpotensi menimbulkan masalah bau di sepanjang jalur yang dilalui, terutama akibat bercecerannya air lindi dari bak kendaraan.

Pada instalasi pengolahan terjadi berupa pelepasan zat pencemar ke udara dari hasil pembuangan sampah yang tidak sempurna; diantaranya berupa : partikulat, SO x, NO x, hidrokarbon, HCl, dioksin, dan lain-lain. Proses dekomposisi sampah di TPA secara kontinu akan berlangsung dan dalam hal ini akan dihasilkan berbagai gas seperti CO, CO2, CH4, H2S, dan lain-lain yang secara langsung akan mengganggu komposisi gas alamiah di udara, mendorong terjadinya pemanasan global, disamping efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia di sekitarnya.

Pembongkaran sampah dengan volume yang besar dalam lokasi pengolahan berpotensi menimbulkan gangguan bau.  Disamping itu juga sangat mungkin terjadi pencemaran berupa asap bila sampah dibakar pada instalasi yang tidak memenuhi syarat teknis.

Seperti halnya perkembangan populasi lalat, bau tak sedap di TPA juga timbul akibat penutupan sampah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Asap juga seringkali timbul di TPA akibat terbakarnya tumpukan sampah baik secara sengaja maupun tidak. Produksi gas metan yang cukup besar dalam tumpukan sampah menyebabkan api sulit dipadamkan sehingga asap yang dihasilkan akan sangat mengganggu daerah sekitarnya.

3. Pencemaran Air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran.

Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.Lindi yang timbul di TPA sangat mungkin mencemari lingkungan sekitarnya baik berupa rembesan dari dasar TPA yang mencemari air tanah di bawahnya. Pada lahan yang terletak di kemiringan, kecepatan aliran air tanah akan cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadi cemaran terhadap sumur penduduk yang trerletak pada elevasi yang lebih rendah.

Pencemaran lindi juga dapat terjadi akibat efluen pengolahan yang belum memenuhi syarat untuk dibuang ke badan air penerima. Karakteristik pencemar lindi yang sangat besar akan sangat mempengaruhi kondisi badan air penerima terutama air permukaan yang dengan mudah mengalami kekurangan oksigen terlarut sehingga mematikan biota yang ada.

4. Pencemaran Tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

5. Gangguan Estetika

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya.  Hal ini dapat terjadi baik di lingkungan permukiman atau juga lahan pembuangan sampah lainnya.

Proses pembongkaran dan pemuatan sampah di sekitar lokasi pengumpulan sangat mungkin menimbulkan tumpahan sampah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan lingkungan. Demikian pula dengan ceceran sampah dari kendaraan pengangkut sering terjadi bila kendaraan tidak dilengkapi dengan penutup yang memadai.

Di TPA ceceran sampah terutama berasal dari kegiatan pembongkaran yang tertiup angin atau ceceran dari kendaraan pengangkut. Pembongkaran sampah di dalam area pengolahan maupun ceceran sampah dari truk pengangkut akan mengurangi estetika lingkungan sekitarnya. Sarana pengumpulan dan pengangkutan yang tidak terawat dengan baik merupakan sumber pandangan yang tidak baik bagi daerah yang dilalui.

Lokasi TPA umumnya didominasi oleh ceceran sampah baik akibat pengangkutan yang kurang baik, aktivitas pemulung maupun tiupan angin pada lokasi yang sedang dioperasikan. Hal ini menimbulkan pandangan yang tidak menyenangkan bagi masyarakat yang melintasi / tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut.

6. Kemacetan Lalu lintas

Lokasi penempatan sarana / prasarana pengumpulan sampah yang biasanya berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan, dan lain-lain serta kegiatan bongkar muat sampah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas.

Arus lalu lintas angkutan sampah terutama pada lokasi tertentu seperti transfer station atau TPA berpotensi menjadi gerakan kendaraan berat yang dapat mengganggu lalu lintas lain; terutama bila tidak dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengantisipasinya.

Arus kendaraan pengangkut sampah masuk dan keluar dari lokasi pengolahan akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas di sekitarnya terutama berupa kemacetan pada jam-jam kedatangan. Pada TPA besar dengan frekwensi kedatangan truck yang tinggi sering menimbulkan kemacetan pada jam puncak terutama bila TPA terletak berdekatan dengan jalan umum.

7. Gangguan Kebisingan

Kebisingan akibat lalu lintas kendaraan berat / truck timbul dari mesin-mesin, bunyi rem, gerakan bongkar muat hidrolik, dan lain-lain yang dapat mengganggu daerah-daerah sensitif di sekitarnya.

Di instalasi pengolahan kebisingan timbul akibat lalu lintas kendaraan truk sampah disamping akibat bunyi mesin pengolahan (tertutama bila digunakan mesin pencacah sampah atau shredder). Kebisingan di sekitar lokasi TPA timbul akibat lalu lintas kendaraan pengangkut sampah menuju dan meninggalkan TPA; disamping operasi alat berat yang ada.

8. Dampak Sosial

Hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukimannya. Karenanya tidak jarang menimbulkan sikap menentang / oposisi dari masyarakat dan munculnya keresahan. Sikap oposisi ini secara rasional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan dan taraf hidup mereka, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan dampak ini dan mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindarinya.

sampah

……………..

dirangkum dari diktat kuliah persampahan.Jurusan Teknik Lingkungan UII