Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah

Budaya mengelola sampah.

Memilah sampah seperti yang terlihat dalam video diatas memang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di seluruh Jepang. Saking konsen nya pemerintah Jepang terhadap masalah tersebut, bahkan buku paduan lengkap bagaimana mengelola (memilah dan membuang) sampah sudah diberikan kepada para pendatang saat pertamakali mereka sampai di kantor pemerintahan untuk keperluan izin tinggal. Tidak hanya itu, dasar-dasar kebersihan lingkungan termasuk mengelola sampah sangat intens diajarkan dan dipraktekkan di semua level pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar. Dengan kata lain mengelola sampah sudah menjadi budaya di negara samurai tersebut.

Sehingga menjadi sangat tidak sepadan jika kita membandingkannya dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Berbagai permasalahan sampah mulai dari: minimnya infrastruktur, kebijakan dan aturan pada tingkat daerah yang masih belum detil, hingga pada perilaku sebagian besar masyarakat indonesia yang jauh dari rasa peduli terhadap sampah menjadi pekerjaan besar yang masih menunggu untuk dapat ditangani dengan baik.

Yang menarik untuk dicermati ternyata rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dibalik kegagalan pengelolaan sampah di berbagai tempat. Faktor tersebut bahkan masih lebih berpengaruh dibandingkan dengan minimnya infrastruktur pendukung. Tidak mengherankan mengingat pengelolaan sampah diartikan sebagai suatu proses yang menyeluruh, bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut berpartisipasi secara aktif didalam mengelola sampahnya sebagaimana termaktub didalam Undang-undang pengelolaan sampah.

Namun dalam suatu kesempatan tatap muka dengan ahli persampahan Indonesia, Guru besar ITB Professor Enri Damanhuri beliau mengatakan jika kita tidak boleh terlalu merasa inferior dibandingkan dengan negara maju dalam hal pengelolaan sampah. Tiga puluh tahun yang lalu bahkan Jepang belum bisa mengelola sampahnya dengan baik, Prancis yang terkenal dengan Eifelnya pun sangat jorok di sudut-sudut kotanya. Kuncinya ada pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat didalam memandang sampah sebagai seusatu yang masih berguna, menjadi suatu hal yang harus dikelola sebagai tanggung jawab bersama.

Mengacu pada permasalahan diatas, maka saat ini pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan kampanye pengelolaan sampah dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Ridwan Kamil, Walikota Bandung sudah menginisiasi terbentuknya gerakan pungut sampah di Bandung yang dikemas menarik disesuaikan dengan trend anak muda kekinian. Semakin banyak muncul bank sampah hingga desa wisata lingkungan yang menonjolkan semangat kemandirian dan gotong- royong didalam mengelola sampah menjadi bahan yang lebih bernilai. Meskipun masih dalam skala terbatas, namun gerakan-gerakan tersebut dirasa cukup memelihara rasa optimisme kita akan pengelolaan sampah Indonesia di masa mendatang.

Fatwa MUI.

Optimisme itu bahkan semakin membara ketika MUI secara resmi mengelurakan fatwa ternomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ketentuan hukum didalam fatwa tersebut secara tegas menyebutkan jika:

  1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
  2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
  3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
  4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Secara lengkap terkait isi fatwa MUI tersebut sebagaimana terlihat pada dokumen berikut (klik untuk membuka jendela baru atau menyimpan dokumen): .

Secara singkat dengan munculnya fatwa MUI tersebut maka setiap orang yang membuang sampah sembarangan bukan hanya terancam sanksi pidana di dunia, namun bagi warga indonesia yang beragama Islam juga terancam mendapatkan siksa di akhirat karena telah melakukan sesuatu yang diharamkan (naudzubillah).

Spanduk larangan membuang sampah (doa agar dicabut nyawanya!)

Dengan proporsi lebih dari 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka idealnya fatwa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di masa mendatang. Adanya aturan yang muncul dari aspek keagamaan tentu akan membuat umat Islam berpikir hingga ratusan kali untuk melanggarnya. Karena mematuhi segala aturan yang diperintahkan Allah, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang adalah esensi dari ketakwaan didalam Islam itu sendiri. MUI sebagai representasi para ulama dan juga cendekiawan muslim melalui fatwa-fatwa terhadap masalah islam kontemporer sudah barang tentu juga menjadi rujukan di dalam kehidupan beragama.

Meskipun kita tidak bisa menutup mata jika mengaitkan kuantitas Islam di Indonesia dengan kenyataan berbagai rentetan permasalahan bangsa yang sangat jauh dengan nilai-nilai Islam. Bisa jadi Islam kita tidak lebih dari sekedar simbol, ibadah kita hanyalah sekedar penggugur kewajiban tanpa meresapi dan mengerti esensi dari ibadah itu sendiri. Sungguh ironi jika kita badingkan dengan negara Jepang yang jelas-jelas “kafir” tidak beragama namun disisi lain malah menunjukkan keteraturan didalam tatanan kehidupan mereka. Jika Jepang terlihat lebih Islami maka jelas ada yang salah dalam cara berislam kita. Namun tulisan ini bukan bermaksud untuk menilai bagaimanakah keislaman kita, apa yang salah sehingga kita hanya terlihat sebagai pribadi yang soleh secara individual namun jauh dari kesalehan lingkungan (sosial). Kemballi kepada diri kita masing-masing, mari kita sama-sama berkaca.

Semoga informasi terkait fatwa MUI didalam hal pengelolaan sampah diatas bisa kita aplikasikan kedalam kehidupan kita masing-masing.  Jika dirasa masih sulit untuk merubah dalam skala besar maka kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh AA Gym, yaitu prinsip 3M. Mulai dari diri sendiri, Mulai dari hal yang kecil, dan Mulai dari sekarang untuk mengelola sampah kita. Mulailah untuk mengelola sampah kita dari rumah kita sendiri se “mampu” kita. Jika kita mampu memisahkan sampah plastik dan organik maka itu sudah akan membantu proses pengolahan selanjutnya. Jika kita mampu mengolah sampah organik menjadi kompos tentu akan lebih baik lagi. Jika kita belum mampu? maka cukuplah dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Percayalah jika kita benar-benar melaksanakan ini maka Insha allah mengelola sampah akan memuat lingkungan menjadi lebih sehat, terlebih lagi tentu akan bernilai ibadah.

Baca juga fatwa MUI lain tentang daur ulang air di sini

SampahMU…bukan sampahKU

Meributkan Masalah SAMPAH

Kisruh antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belakangan menjadi semakin rumit. Tumpukan sampah di Jakarta terlihat menggunung akibat rombongan truk sampah yang dilarang masuk ke area TPST akhirnya memaksa jajaran polda metro jaya untuk ikut serta memberikan pengawalan dengan senjata lengkap demi alasan perlindungan keamanan. Sayangnya kedua belah pihak yang berseteru hingga saat ini masih saling berkeras melempar tudingan dan juga ancaman satu dengan yang lainnya.
Seperti yang dilansir oleh Tempo, Pemprov DKI melalui gubernur Basuki Thajaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Ahok menuding pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dalam hal ini PT Godang Tua Jaya (PT. GTJ) telah melakukan wanprestasi. PT GTJ dianggap tidak memenuhi perjanjian karena hingga saat ini kinerja pengelola masih belum mencapai target yang disepakati. Ahok juga menyoroti adanya dugaan kongkalikong antara PT. GTJ dan DPRD Bekasi terkait penggunaan dana kompensasi sampah atau yang lebih dikenal dengan tipping fee. Selain itu kenaikan tiping fee yang membuat pemprov DKI harus mengeluarkan anggaran hingga 400 miliar per tahun kepada PT. GTJ semakin membuat Ahok naik pitam. Bahkan Ahok turut mengancam membongkar kecurangan tersebut berdasarkan data dari audit BPK. Laporan audit dari BPK pada tahun 2014 terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang memang mengindikasikan adanya kerugian yang diderita oleh pemprov DKI hingga mencapai hingga 200 miliar. Berbagai alasan tersebut diatas sepertinya yang membuat pemprov DKI berencana memutuskan kontrak secara sepihak dan mengambil alih pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Petikan laporan audit BPK terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tahun 2014. Pelaksanaan penimbangan tidak dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan database berat kosong truk yang terbaru secara periodik. Sehingga tonase sampah yang menjadi dasar pembayaran tipping fee tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat perbedaan berat kosong truk yang berindikasi merugikan daerah Rp 1.237.682.127.
Sementara itu pihak DPRD Bekasi juga memberikan argumen yang tak kalah valid terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemprov DKI. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyebut, paling tidak ada sembilan pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembuangan dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia.

Sumber Infografis CNN Indonesia

Dari pihak PT. GTJ sendiri yang diwakili oleh direktur utama Rekson Sitorus membantah juga membantah tudingan yang dilontarkan ahok tersebut. Pihaknya tidak menerima tipping fee sebesar Rp400 miliar per tahun, tuduhan ahok adalah fitnah bagi PT. GTJ seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Terkait kenaikan tipping fee Rekson mengatakan jika hal tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Pemprov DKI. Didalam kontrak disebutkan jika setiap dua tahun terdapat kenaikan sebesar 8 persen yang disesuaikan dengan laju inflasi.
Saat ini tipping fee yang harus dibayar Pemprov DKI sebesar Rp 123.000 per ton dari awalnya Rp 114.000 per ton. Jika jumlah rata-rata timbulan sampah DKI Jakarta yang diangkut per hari mencapai 6.700 ton. Artinya sejumlah Rp. 824.100.000 harus dibayarkan setiap harinya.
Entah siapa yang benar, bahkan untuk menilai siapa yang berbuat curang pun cukup sulit, karena saya tidak bisa menemukan salinan dokumen kontrak di internet sehingga saya tidak tahu detil poin-poin apa saja yang sebelumnya diatur dan disepakati didalam kontrak kerjasama tersebut. Lagipula kisruh diatas sudah masuk kedalam ranah politik yang jelas berada di luar bidang ilmu saya. Sehingga ulasan saya berikut ini bukanlah sebagai bentuk justifikasi atas argumen-arguman diatas. Saya hanya akan sedikit menambahkan infromasi tentang pengelolaan sampah yang kebetulan masih termasuk kedalam lingkup Teknik Lingkungan.

Wajah Buruk Pengelolaan SAMPAH Di Jakarta?

Sampah di Jakarta adalah permasalahan klasik sama halnya dengan kemacetan dan bajir. Yang lebih parah masalah sampah ditenggarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir musiman di ibu kota, cukup memprihatinkan. Bahkan pada tahun 2012 sampah di Jakarta sempat menjadi sorotan dunia, kala itu BBC mengangkat kisah hidup seorang petugas kebersihan di London Inggris (Wilbur Ramirez) yang “magang” merasakan pengalaman sebagai tukang sampah di Jakarta. Film dokumenter yang berjudul “Toughest Place To Be A Bin Man” tersebut secara jelas menggambarkan bagaimana buruknya pengelolaan sampah di Jakarta dan juga kerasnya kehidupan yang dijalani Imam sebagai tukang sampah. Banyak sekali kritik sosial yang tersaji didalam film seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya perhatian pemerintah, hingga adanya dugaan korupsi dibalik aroma sampah Jakarta.
Sebenarnya Jakarta bukannya hanya diam berpangku tangan, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta (diakses dari website INSWA) diperoleh informasi jika masterplan pengelolaan sampah sudah disusun sejak tahun 1987 (masterplan 1987-2005). Masterplan tersebut masih menggunakan paradigma lama didalam pengelolaan sampah yaitu angkut kumpul dan buang. Dengan metode ini, kebutuhan akan semua sarana pengelolaan sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya timbulan sampah, sementara itu volume timbulan sampah terus meningkat dengan jumlah penduduk Jakarta yang semakin bertambah. hal tersebut menjadi salah satu kelemahan didalam mengelola sampah menggunakan metode konvensional, keberlangsungan pengelolaan sampah akan sangat tergantung terhadap tersedianya sarana dan jumlah pekerja pengangkut sampah (lihat gambar kebutuhan sarana angkutan sampah). Belum lagi daya tampung Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang terus berkurang akibat tidak adanya usaha pengurangan sampah di sumber.

Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Paradigma lama) (sumber SNI 19-2454-2002)

Sayangnya masterplan 1987-2005 tidak berjalan dengan sukses, beberapa poin penting yang terindikasi dari lambatnya realisasi masterplan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:
  1. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, yang menjadi fokus adalah: kurangnya koordinasi antar lembaga seperti wewenang pengelolaan sampah yang masih tumpang tindih, peraturan yang belum saling mendukung hingga ranah teknis dan operasional sampai dengan penegakan hukum yang lemah terhadap para pembuang sampah ilegal.
  2. Aspek pendanaan juga ikut andil besar, dikarenakan target retribusi pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh pemprov DKI masih jauh dibawah target. Disini terlihat jelas jika biaya pengelolaan sampah (operasional dan perawatan infrastruktur) saja tidak bisa tercukupi dari biaya retrribusi yang membuat pemprov DKI terus merugi.
  3. Awalnya dua TPA direncanakan untuk dibangun yang memegang fungsi vital dalam infrastruktur persampahan yaitu: (1) TPA Bekasi (Bantargebang, yang melayani wilayah Jakarta Utara, Jaarta Pusat dan Jakarta Timur); dan (2) TPA Tangerang (Ciangir, yang akan melayani wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan). Namun pada pelaksanaanya hanya TPA Bantargebang saja yang terbangun, Pemerintah Kota Tangerang mengubah zona peruntukan TPA Ciangir menjadi area perumahan yang memaksa pemprov DKI hanya bergantung kepada Bantargebang. Sementara itu Master plan 1987 juga merencanakan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagai penyambung dan fungsi back up terhadap TPA. Namun realisasinya hanya dua SPA saja yang terbangun di Cakung dan Sunter dari 13 SPA yang direncanakan.
  4. Penolakan pembangunan TPA dan SPA oleh masyarakat, sikap hidup bersih dan tingkat kepedulian (partisipasi masyarakat) terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah di masyarakat semakin membuat target realisasi masterplan pengelolaan sampah susah untuk dicapai.

Analisa Kebutuhan Sarana Angkutan Sampah tahun 2005 (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Dengan berbagai pertimbangan dan pengembangan akhirnya kaji ulang terhadap master plan 1987-2005 menghasilkan master plan development (2005-2015). Master plan ini dirancang dengan mempertimbangkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta keinginan dari pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergantung kepada pemerintah daerah lain. Selain itu munculnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah (pengelolaan sampah dimulai sejak dari sumber) menggantikan paradigma sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalah sampah di Jakarta yang padat tenaga dan juga biaya.

Perubahan paradigma didalam pengelolaan sampah (sumber: http://wasteadvantagemag.com/)

Dalam pola baru tersebut sampah yang dihasilkan di wilayah Jakarta akan terlebih dahulu diolah menggunakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memanfaatkan sampah menjadi sumberdaya yang lebih berguna (energi biogas, kompos dan produk daur ulang lain). Proses ini akan dilakukan di Intermediate treatment facilities (ITF) untuk setiap area pelayanan yang telah ditentukan. Proses pengelolaan sampah di ITF diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang akan dibuang menuju TPST.

Pola baru pengelolaan sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Pemilihan teknol0gi didalam ITF bukannya tanpa perhitungan teknis, karakteristik sampah yang dihasilkan di Jakarta sebagian besar adalah sampah organik (60%) dari aktivitas rumah tangga (lihat gambar timbulan dan komposisi sampah). Secara mudah sampah organik dapat diartikan sebagai sampah yang dapat cepat membusuk. Teknologi komposting memanfaatkan sampah organik dapat mengubah bentuk sampah menjadi lebih berguna yaitu kompos, dengan sedikit sentuhan teknologi yang lebih advance kompos tersebut bisa saja dijadikan pupuk organis dengan kualitas yang lebih bagus. Sementara waste to energy memanfaatkan aktivitas bakteri dekomposer yang dapat menghasilkan bio-gas (dengan kandungan gas metana/CH4) sebagai energi alternatif. Sampah organik yang sudah dalam kondisi kering juga lebih mudah untuk dibakar, jika dipilih teknologi inceneration (pembakaran menggunakan suhu tinggi, diatas 500°C), maka panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan uap selanjutnya menggerakkan generator hingga menghasilkan energi listrik.

Sumber timbulan dan karakteristik sampah di Jakarta (Sumber: Slideshare dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI)

Jika pola tersebut dikombinasikan dengan pengelola sampah di sektor informal seperti bank sampah, pemulung dan pengepul yang sudah terlebih dahulu menerapkan konsep reduksi sampah di sumber maka sebenarnya Jakarta sudah berada pada jalur yang tepat. Mari kita bandingkan jika Jakarta tidak segera merealisasikan konsep diatas. Kapasitas TPA Bantargebang akan segera terlampaui sementara tidak ada daerah tetangga yang mau menerima sampah, lalu sampah Jakarta akan dibuang kemana? Sayangnya tahun 2015 sudah hampir berakhir namun pada kenyataaanya realisasi masterplan belum juga menggembirakan. Pertanyaan besar yang menuntut segenap pemangku kebijakan untuk bersama mendukung rencana tersebut, tanpa adanya political will bisa dipastikan jika rencana ini GAGAL.

Bukan SAMPAH Ku

Jika kita merasa terhibur dengan pentas perang mulut antara Ahok dan para Anggota DPRD Bekasi yang terhormat mungkin saja ada yang salah pada diri kita sebagai warga negara….ah itu kan bukan gubernur ku, bukan pilihan ku, lagian itu kan cuma sampah, bukan sampah ku juga…itu masalah mu sendiri.
Sampah memang selalu kita anggap sebagai barang sisa yang tidak berguna lagi, tidak heran jika kita sering lupa bahwa kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Meskipun tidak semua warga Jakarta tidak peduli sampah, ada sebagian warga yang sudah peka akan tanggung jawab dengan melakukan pengelolaan sampah bersama komunitas-komunitasnya. Memanfaatkan sampah sebagai produk kreatif, melakukan pemilahan dan mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya.

Potret sampah yang kita anggap tidak berguna

Namun kehidupan kota Jakarta yang super sibuk membuat mereka masih beranggapan jika tanggung jawab terhadap sampah sudah selesai sampai kita membuang sampah di tong sampah. Yang terpenting adalah rumah kita halaman kita bebas sampah, tidak perduli dengan rumah orang lain. Benarkah demikian?. Sikap tersebut dikenal juga dengan NIMBY sydrome. Yang merupakan akronim dari Not In My Back Yard. Mereka tahu jika sampah itu buruk, mereka sadar jika rumah/lingkungan mereka harus bebas sampah. Namun mereka tidak perduli terhadap pengurangan sampah. Bagi mereka cukuplah dengan membayar agar sampah mereka bisa dibuang sampah entah kemana. Sementara, sampah terus timbul akibat dari kegiatan sehari-hari nyaris tanpa terkendali.
Padahal sudah sangat jelas jika perundangan di Indonesia telah mengatur masalah sampah tersebut, perhatikan petikan Undang-undang berikut:
Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (Pasal 12 Ayat satu, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Memang kita tidak boleh terlalu menuntut agar semua warga Jakarta dengan cepat untuk paham bagaimana mengelola sampah. Tantangan yang cukup besar untuk memahamkan masyarakat didalam menangani sampah sejak dari rumah. Memisahkan jenis sampah sampah organik dan non-organik misalnya. Larangan membuang sampah di sungai, hingga pengelolaan sampah di tingkat RT dan RW masih banyak terdapat ruang yang bisa kita lakukan perbaikan.
Kembali ke permasalahan diawal, jika sebagian warga Bekasi menolak menerima sampah dari Jakarta, jika semua daerah tetangga Jakarta ikut menolak lokasinya dijadikan TPST. Sementara warga Jakarta dengan angkuhnya ikut menolak berbagi dengan tetangganya, menolak warga bekasi untuk bekerja di Jakarta. Itu semua hanyalah bentuk arogansi, terkait masalah sampah hal tersebut adalah contoh dari perilaku NIMBY. Sungguh hal tersebut tak lebih hanya akan menjadi debat kusir yang tak kunjung selesai.

Ancaman bagi yang membuang sampah

Konfilk Ahok dan DPRD Bekasi terkait masalah sampah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Masing-masih pihak harus membuka diri untuk duduk bersama, merumuskan kembali perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Pemprov DKI harus mau memberikan kompensasi bagi Bekasi karena memang didalam UU No.18 Tahun 2008 terdapat pasal yang menyebutkan jika setiap orang berhak:
mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (Pasal 11 Ayat satu poin d, UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
Namun Pengelola TPST dan DPRD Bekasi dalam hal ini juga harus fair, buka saja hitung-hitungan tipping fee, kalau ternyata pemprov Jakarta harus membayar lebih banyak kenapa tidak diminta? Sekali lagi kalau bersih kenapa harus risih?. Kita harus ingat jika Jakarta itu Ibu kota negara, buruk wajah ibu kota buruk juga wajah negara…lalu masalah sampah Ibu kota masalah kita juga bukan?

Recycled Diaper..Do It By Your Self

Disposable diaper is a baby product we can’t life without. Although they offer convenience, it is have several dangerous environmental drawbacks. Disposable diapers produce more solid waste than reusable diapers, in addition untreated faeces and urine may poses an environmental health problem. Nowadays most disposable diapers can decompose readily within five months, as they are just wood products and cotton, but other component like absorbent gels and plastic components still hard to degrade.

Reuse diaper (cloth diaper) could be the answer of this problem. A study by ILEA.org found that using re-usable cloth diapers can reduce half waste generation than disposable diapers. Creative works by American quilting enthusiast could be great inspiration for you. She  explained step by step to make reusable diaper from unused t shirt in  her blog, easy just cut and sew. Here i made simple poster based on her work.

If you didn’t want to much busy with sewing, you could try other way as did by my Wife. It’s simply just by modified disposable diaper, pull out the filler and adding cloth inside. Please Take a lookrecdiap2

USE REUSABLE DIAPER CAN SAVE RESOURCES

DARE TO TRY?

Bio-Katalis, Solusi Pengolahan Air Sungai Ciliwung Yang Efektif dan Murah?

1331837157284855436

Sampah di Sungai Ciliwung

Pencemaran Sungai Ciliwung

Salah satu masalah klasik di ibu kota hampir tak pernah terselesaikan hingga saat ini adalah pencemaran Sungai Ciliwung. Sampah kota, pemukiman liar di bantaran sungai, hingga limbah industri semuanya berkontribusi negatif terhadap  kualitas air Sungai Ciliwung. Hasil pemantuan yang dilakukan oleh PUSARPEDAL 2011 menunjukkan jika status mutu air DAS Ciliwung dari bagian hulu hingga hilir tergolong kepada tercemar berat walaupun sudah dibandingkan dengan baku mutu air terendah (kelas IV atau peruntukan pertanian). Walaupun demikian aliran Ciliwung masih saja diandalkan sebagai sumber baku air minum seperti pada PDAM Tirta Kahuripan di jalan Citayam – Depok, dan PDAM Ciliwung Kedung Halang Kota Bogor. Tak pelak hal tersebut menimbulkan resiko terjadinya penyebaran penyakit akibat kandungan bahan-bahan pencemar yang terkandung didalam air Sungai Ciliwung.

Pencemaran Sungai Ciliwung tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya, namun secara langsung juga ikut menyumbang dampak terhadap timbulnya bencana banjir tahunan di Kota Jakarta. Semakin berkurangnya daerah resapan air di Kota Bogor akibat alih fungsi hutan menjadi bangunan  mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah, aliran air akan menuju badan sungai Ciliwung dari hulu menuju hilir. Padahal, DAS Ciliwung di daerah hulu tidak terlalu lebar, kondisi ini diperparah dengan adanya penyempitan akibat pembangunan pemukiman penduduk di sempadan sungai. Tak pelak volume air yang sedemikian besar tidak dapat tertampung didalam wadah Sungai Ciliwung yang semakin sempit dan dangkal.

Alternatif Teknologi “Bio-Catalyst” dari BiOWISH.

Salah satu teknologi yang mungkin untuk diterapkan didalam mengolah air Sungai Ciliwung ini salahsatunya adalah Bio-Catalyst. Bio-Catalyst sendiri merupakan proses alamiah yang menggunakan berbagai enzim untuk melakukan transformasi kimia pada senyawa organik. Enzim-enzim yang digunakan dapat berupa enzim yang telah diisolasi atau enzim yang masih berada didalam sel hidup. Adanya sifat aktif dari enzim-enzim tersebut memungkinkan terjadinya reaksi alamiah dalam jangka waktu yang lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan efek samping dan produk sisa reaksi yang berbahaya.

Salah satu teknologi Bio-Catalyst yang cukup efektif yaitu dengan merek dagang “aqua” produksi perusahaan pertanian BiOWiSH yang  bermarkas di Chicago, Illinois, USA. Teknologi BiOWiSH menciptakan biokatalis komposit dari perpaduan unik dari mikroorganisme, enzim, dan co-faktor yang diproduksi menggunakanproses fermentasi eksklusif. Mekanisme BiOWiSH didalam mengolah air limbah terdiri dari tiga bagian utama dalam skala waktu yang berbeda (lihat gambar), mekanisme tersebut akan meningkatkan reaksi biokimia pada tingkat yang lebih cepat dan lebih efisien daripada alternatif yang tersedia melalui berbagai kondisi lingkungan.

biowaste

mekanisme BioWiSH didalam pengolahan limbah

BiOWISH mengklaim produk mereka dapat menurunkan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) didalam air libah dengan cepat dan investasi peralatan yang  murah. Cukup dengan melakukan dosing/pembubuhan bio-katalis dengan peralatan sederhana berupa tangki dan saluran/slang kedalam aliran air limbah.

E75B07A17A1F3659FB7AC6F912D25E67

Peralatan pembubuh/dosing bio-katalis yang digunakan

BiOWISH telah merilis serangkaian studi kasus dari pekerjaan mereka di Pune, India. Lokasi pengolahan adalah saluran  air  yang digunakan untuk pembuangan limbah dan sampah dari rumah tangga, restoran, dan industri kecil di daerah tersebut (identik dengan kualitas air Sungai Ciliwung). Hasilnya menujukkan jika kondisi awal Biological Oxygen Demand (BOD) sebesar 165 mg/L dan Chemical Oxygen Demand (COD) 400 mg/L. Setelah dilakukan treatment konsentrasi BOD turun menjadi 37 mg/L  (penurunan 71%) dan COD menjadi 70 mg/L, atau penurunan 72%. Penurunan tersebut dicapai dalam waktu kurang dali satu bulan (lihat gambar)

BOD__COD2

Penurunan konsentrasi BOD dan COD pada aplikasi Bio-Katalis di Air Limbah

 

“David Fennema, BiOWISH Senior EVP memperkirakan jika BiOWiSH-Aqua diterapkan maka akan memerlukan biaya sekitar 2 – 3 $ per orang per tahun (USD) atau kurang dari 5% dari biaya untuk menginstal sebuah sistem pengolahan air limbah tradisional. Bagaimana teknologi ini cukup murah dan efektif bukan?. Teknologi ini dapat diaplikasikan di Sungai Ciliwung dengan membubuhkan bio-katalis kedalam saluran-saluran air limbah sebekum dibuang ke sungai, ataupun kedalam sungai Ciliwung itu sendiri tentunya dikombinasikan dengan penyehatan sanitasi dan infrastruktur masyarakat di sempadan sungai.

Lalu apakah kita harus kembali bergantung bergantung kepada Luar Negeri untuk memproduksi Bio-Katalis ini?, jangan khawatir karena sebenarnya Indonesia sendiri mempunyai Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang salah satunya bergerak di bidang bio-katalis. Beberpa Penelitian di Indonesia menunjukkan jika produksi biokatalis bisa dilakukan di dalam negeri, hanya saja belum ada dukungan pemerintah didalam memproduksiny secara masal.

Final Thought

Menyelesaikan masalah pencemaran di Sungai Ciliwung memang tidak mudah, selain teknologi yang tepat pengelolaan juga membutuhkan ketegasan pemerintah didalam penegakan aturan, dan kepedulian masyarakat. Penegakan aturan mutlak adanya karena tanpa ketegasan implementasi di lapangan akan sangat susah dilaksanakan. Sedangkan kepedulian juga menjadi faktor kunci karena tanpa kepedulian masyarakat maka teknologi yang diterapkan hanya bisa menunda sejenak masalah yang ada kemudian menimbulkan masalah baru yang mungkin akan lebih besar.

Air Banjir..Air Limbah..Air Minum…semuanya terkait Air dan semuanya Air… WATER IS EVERYONE BUSINESS. Bukan hanya masalah JOKOWI. Sangat Sulit bagi JOKOWI yang baru dilantik sebagai Gubernur Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini tanpa adanya bantuan dari kita. Bantuan untuk sadar lingkungan dan bantuan untuk peduli…Nyok Kite Bantu JOKOWI.. 😀

 kartun-Jokowi

Sumber Tulisan ini di rangkum dari berita di sini dan sini